Meditama.id, TANJUNG REDEB – Perbincangan mengenai rencana pemekaran calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan kembali memanas.

Namun kali ini sorotan bukan hanya soal pemerataan pembangunan, melainkan efektivitas pelayanan publik yang dinilai semakin mendesak. 

Wilayah pesisir selama ini harus menempuh jarak jauh menuju pusat pemerintahan di Tanjung Redeb untuk mengurus administrasi dan layanan dasar. 

Kondisi itu dikhawatirkan dapat memperlambat proses pelayanan masyarakat dalam jangka panjang.

Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi menyebut rencana pencabutan moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat membuka peluang besar bagi pembentukan DOB Berau Pesisir Selatan. 

Dirinya menilai, pemekaran bukan sekadar tuntutan pembangunan fisik, tetapi langkah strategis agar pemerintah dapat lebih dekat dengan masyarakat. 

“Warga pesisir butuh pelayanan cepat, dan jarak selama ini menjadi kendala utama,” katanya.

Jika pemekaran terlaksana, ia meyakini hadirnya pusat pemerintahan baru akan mempercepat layanan kesehatan, kependudukan, ekonomi, hingga pendidikan. 

Bahkan, potensi pengembangan sektor perikanan dan pariwisata disebut dapat ditangani lebih fokus melalui pemerintahan yang berdiri sendiri. "Saya mendukung percepatan pembentukan DOB," tandasnya. (adv/jek)