Meditama.id, TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menyoroti ketimpangan harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani mandiri dan petani plasma. 

Ia menegaskan pentingnya keadilan dari pihak perusahaan dalam memperlakukan kedua kelompok petani tersebut tanpa membedakan status kemitraan.

Subroto menyampaikan, meskipun petani mandiri tidak tergabung dalam sistem plasma, kualitas hasil panen mereka tidak kalah bersaing. Karena itu, ia mendorong perusahaan untuk menerapkan harga pembelian yang setara bagi semua petani.

“Kami bukan sekadar berharap, tapi ingin menekankan bahwa harga sawit petani mandiri sebaiknya disetarakan dengan plasma,” tuturnya.

Ia juga menambahkan perusahaan selama ini menentukan harga berdasarkan kualitas buah. Namun, petani mandiri kini sudah mampu menghasilkan buah berkualitas tinggi, meskipun menghadapi standar grading yang ketat dari perusahaan.

“Kalau buah yang belum matang saja bisa ditolak, berarti perusahaan memang menargetkan rendemen tinggi. Tapi dengan standar seketat itu, semestinya harga bagi petani mandiri juga bisa disesuaikan,” katanya.

Selain itu, Subroto memberikan apresiasi terhadap petani yang mulai meninggalkan pupuk subsidi dan beralih ke pupuk nonsubsidi. 

Menurutnya, langkah ini mencerminkan meningkatnya kesadaran petani dalam meningkatkan produktivitas dan mutu hasil kebun.

“Sekarang banyak petani yang sudah menggunakan pupuk nonsubsidi, bahkan meniru pola perawatan kebun dari perusahaan. Hasilnya pun tidak jauh berbeda,” jelasnya.

Namun, ia menyayangkan harga sawit di Berau yang masih kalah bersaing dibanding daerah lain seperti Kutai Timur (Kutim). 

Ia mengungkapkan sempat terjadi pembelian sawit oleh tengkulak asal Kutim di wilayah pesisir Berau karena selisih harga yang cukup tinggi.

“Bayangkan, mereka datang dari Kutim ke Talisayan, padahal jaraknya jauh. Tapi karena harga di sana lebih tinggi, mereka tetap beli di sini,” ungkap Subroto.

Melihat situasi ini, Subroto berharap perusahaan-perusahaan di Berau dapat mengevaluasi ulang sistem grading dan kebijakan harga mereka. 

Ia menegaskan bahwa perusahaan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan industri sawit, termasuk memperhatikan kesejahteraan petani.

“Grading memang harus ketat, tapi harga juga harus adil,” pungkasnya.(adv/jek)