Meditama.id, BERAU - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau Fasra Wisono mengatakan masih terus melakukan evaluasi terhadap sejumlah mitra kerja, termasuk PDAM yang menjadi sorotan dalam beberapa waktu

Meditama.id, BERAU - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau, Thamrin, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif pembentukan satuan tugas (satgas) organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertujuan untuk menjaga

Meditama.id, BERAU - Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten

Meditama.id, BERAU - Anggota Komisi III DPRD Berau Grace Warastuty Langsa menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus meningkatkan pemeliharaan arsip fisik negara dan daerah menjadi konsep digital. "Saya

Meditama.id, BERAU - Jumlah penerima program Beasiswa Berau Cerdas mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2025. Jika pada tahun sebelumnya program ini mampu menjangkau sekitar 1.500 siswa dari berbagai

Meditama.id, BERAU - Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedi Okto Nooryanto, menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan jalan lingkar luar yang saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan.Ia berharap proyek ini dapat segera

Meditama.id, BERAU - Salah satu program unggulan yang diusung Bupati dan Wabup Berau terpilih periode 2025-2030 Sri Juniarsih-Gamalis adalah pengadaan angkutan pelajar. Hal ini mendapatkan respon dari DPRD

Meditama.id, BERAU - DPRD Berau mengimbau agar Dinas Perkebunan Berau segera mencari solusi terkait keluhan masyarakat tentang dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh salah satu perusahaan sawit.Keluhan ini mencuat

Meditama.id, BERAU - Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pembebasan lahan yang menjadi tupoksi utama Dinas Pertanahan. Ia menyebutkan bahwa terdapat

Meditama.id, BERAU - Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, meminta Dinas Pendidikan segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji bagi para guru honorer. "Penundaan hak tenaga pengajar berdampak langsung