Meditama.id, TANJUNG REDEB – Program ketahanan pangan di Kabupaten Berau masih menghadapi hambatan serius, terutama di wilayah hulu seperti Kecamatan Kelay. Penyebab utamanya adalah keterbatasan lahan pertanian akibat status wilayah yang masih termasuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).

Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menilai kondisi ini menghambat pengembangan sektor pertanian dan budidaya pangan di daerah tersebut. 

Ia mendorong adanya perubahan status lahan menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) agar pembangunan bisa berjalan lebih leluasa.

“Sebagian besar lahan berada dalam kawasan KBK, jadi masyarakat kesulitan membuka lahan untuk pertanian. Ini jelas jadi penghalang utama dalam mewujudkan ketahanan pangan,” kata Gideon.

Ia mengapresiasi langkah Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD yang mulai mendorong revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk membuka peluang perubahan status lahan.

Namun, ia mengingatkan bahwa proses ini tidak mudah karena menyangkut kebijakan lintas kementerian. Perlu kerja sama erat antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat agar revisi ini bisa disetujui di tingkat pusat.

“Kalau tidak dimulai sekarang, masyarakat di wilayah hulu akan terus kesulitan. Bahkan di Long Sului, lahan di belakang rumah warga masuk KBK. Ini membuat mereka tidak bisa berkebun atau bercocok tanam,” tegasnya.

Masalah tak hanya berhenti di pertanian. Infrastruktur pun terhambat karena jalan yang masuk kawasan KBK tak bisa dibangun menggunakan anggaran APBD.

“Karena statusnya KBK, dana daerah tidak bisa digunakan. Ini sudah kami diskusikan dengan Dinas Perkebunan, dan kami akan terus perjuangkan agar ada perubahan status,” ucapnya.

Gideon berharap revisi RTRW segera diwujudkan agar program ketahanan pangan di Kecamatan Kelay dan wilayah hulu lainnya bisa berjalan maksimal.

"Ini soal kebutuhan pokok masyarakat. Ketahanan pangan tidak bisa ditunda, apalagi sejalan dengan arahan Presiden soal pentingnya swasembada pangan,” tutup politisi tersebut.(adv/jek)