Meditama.id, Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan kembali mencatat sejarah dengan menjadi daerah pertama di Kalimantan Timur, bahkan di Indonesia, yang secara cepat merespons putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewajiban negara menyediakan pendidikan gratis. Mulai tahun ajaran 2025/2026, siswa tingkat SMP di Balikpapan akan berkesempatan menikmati sekolah gratis di 13 sekolah swasta pilihan.

Langkah progresif ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot Balikpapan dalam menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak, tanpa terkendala faktor biaya. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Ganung Pratikno, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata upaya pemerataan pendidikan di kota minyak.

“Kerja sama dengan 13 sekolah swasta ini adalah strategi jitu untuk memperluas daya tampung siswa dan memastikan akses pendidikan yang setara tanpa biaya,” ujar Ganung.

Program sekolah gratis di swasta ini ditargetkan menampung hingga 600 siswa baru yang akan tersebar di sekolah-sekolah mitra. Pemerintah Kota Balikpapan juga telah menyiapkan alokasi anggaran lebih dari Rp3 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Dana tersebut akan mencakup subsidi biaya operasional sekolah serta uang pangkal bagi siswa yang lolos seleksi. Seluruh bantuan akan disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima, dan ke depannya, Pemkot merencanakan pengembangan sistem kartu siswa untuk memudahkan proses administrasi dan pencairan bantuan.

Yang tak kalah menarik, siswa yang diterima di sekolah mitra ini akan mendapatkan fasilitas dan layanan yang sama dengan siswa sekolah negeri, termasuk seragam, perlengkapan belajar, dan akses layanan pendidikan lainnya.

“Semua layanan yang diterima siswa di sekolah negeri juga akan dinikmati oleh mereka yang bersekolah di swasta mitra, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan,” tegas Ganung.

Dengan terobosan ini, Balikpapan tidak hanya menunjukkan kepemimpinan dalam inovasi pendidikan, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat menghasilkan solusi inklusif demi masa depan generasi muda. (tim)