Meditama.id, TANJUNG REDEB — Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menyoroti masih banyaknya warga yang telah lama berdomisili dan bekerja di Kabupaten Berau, namun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berau. 

Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari akses layanan publik hingga keakuratan data kependudukan.

“Sebenarnya bukan transmigran tapi warga pendatang dari wilayah Indonesia timur yang masuk ke wilayah pesisir, rata-rata mereka bekerja di perkebunan kelapa sawit dan belum memindahkan domisili KTP-nya,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia pun meminta agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau dapat bekerjasama dengan pemerintah kampung, agar lebih mudah dan cepat dalam mendata warga yang masuk kategori transmigrasi tersebut.

Dirinya  pun menyebut bahwa pernah bertemu dengan beberapa warga pendatang, yang belum memiliki E-KTP. 

Oleh karena itu, pihaknya berencana akan memanggil Disdukcapil untuk membahas persoalan ini.

"Apalagi Disdukcapil juga merupakan salah satu OPD mitra kerja komisi kami," tambahnya.

Frans pun mengatakan selain legalitas dokumen kependudukan, menurutnya masyarakat yang bermukim di area transmigran itu, juga berhak mendapatkan sosialisasi tentang hak hukum warga pendatang. 

“Kesadaran masyarakat juga perlu dibangun. Pemerintah sudah mempermudah prosesnya, sekarang tinggal bagaimana kita mendorong partisipasi aktif dari warga,” tutupnya. (adv/jek)