Meditama.id, SANGATTA - Pemerintah Desa Sangatta Selatan telah menyusun dan menyiapkan berbagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau, khususnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun kebakaran permukiman. Namun, untuk penanganan banjir, desa masih sangat bergantung pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur karena terbatasnya kewenangan dan kapasitas anggaran.

Kepala Desa Sangatta Selatan, Muhajir, menjelaskan bahwa mitigasi kebakaran menjadi salah satu fokus utama pemerintah desa tahun ini. Melalui koordinasi dengan sejumlah pihak, desa telah menyiapkan langkah antisipatif berupa pemantauan area rawan, penyediaan alat pendukung, hingga pembentukan tim reaksi cepat di tingkat desa dan RT.

“Yang bisa kami tangani langsung adalah mitigasi kebakaran. Kami sudah siapkan skema penanganannya jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran,” ujar Muhajir, Rabu (26/11/2025).

Muhajir menyebutkan bahwa selain kesiapan internal, desa juga membangun komunikasi intensif dengan kecamatan, relawan, serta instansi terkait untuk memastikan tata kelola mitigasi berjalan efektif.

Namun ketika bergeser pada pembahasan banjir, Muhajir menegaskan bahwa pemerintah desa tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tindakan preventif skala besar. Menurutnya, upaya pencegahan banjir memerlukan pekerjaan fisik dan teknis yang berada di luar kapasitas desa, baik dari sisi anggaran maupun kewenangan.

“Kalau banjir, itu bukan kemampuan desa. Kami hanya bisa melakukan penanganan saat kejadian, bukan pencegahannya,” tegasnya.

Muhajir menjelaskan, selama ini desa hanya mampu membantu warga ketika banjir terjadi, seperti melakukan evakuasi warga terdampak, menyalurkan bantuan konsumsi, hingga memanfaatkan fasilitas bantuan dari kabupaten seperti perahu karet dan perlengkapan penyelamatan lainnya.

Untuk pencegahan, Muhajir menilai pemerintah kabupaten perlu melakukan langkah konkret melalui pembangunan fisik, seperti normalisasi aliran air, perbaikan drainase, hingga pembuatan sodetan ke sungai sebagai jalur pembuangan air.

“Kami berharap Pemkab Kutai Timur bisa segera melakukan pengerjaan fisik untuk mencegah banjir berulang. Tanpa itu, desa hanya bisa reaktif setiap kali hujan besar datang,” ujarnya.

Muhajir menambahkan bahwa banjir sudah menjadi persoalan tahunan yang berdampak luas pada aktivitas warga, sehingga penanganan preventif harus menjadi prioritas agar tidak terus membebani masyarakat.

“Warga berharap ada solusi jangka panjang. Desa siap membantu, tapi pengerjaan fisik memang harus dari kabupaten,” tutupnya.(adv)