Meditama.id, TANJUNG REDEB - Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil dan terisolasi Kabupaten Berau hingga saat ini masih terkendala, salah satunya karena terbatasnya akses jalan. 

Padahal, pemenuhan infrastruktur dasar merupakan tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan kewenangan masing-masing wilayah.

Anggota DPRD Berau, Rudi Mangunsong, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus dimulai dengan pembangunan jalan. 

Menurutnya, akses jalan yang baik adalah kunci utama agar kebutuhan dasar lainnya bisa terpenuhi dengan maksimal.

“Jalan itu adalah pintu masuk untuk segala kebutuhan dasar lainnya. Kalau jalan sudah ada, barulah sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan lainnya bisa lebih mudah dijangkau dan ditangani,” ujar politisi PDIP ini.

Rudi menekankan, tanpa akses jalan yang memadai, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terpencil, akan selalu terhambat. 

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan jalan bukan hanya sekedar proyek fisik, tetapi merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada pembangunan infrastruktur yang baik. Jalan adalah hal pertama yang harus dibangun untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar lainnya bisa berjalan dengan baik dan merata,” tegasnya.

Selain itu, Rudi juga menyoroti pentingnya pembangunan jalan di kecamatan-kecamatan seperti Segah dan Kelay, yang hingga kini masih mengalami kendala. 

Salah satu masalah besar yang dihadapi adalah status Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang membatasi pembangunan di wilayah tersebut.

“Masalah KBK dan perubahan status menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) harus segera diselesaikan. Tanpa itu, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya akan terhambat. Revisi Perda RTRW menjadi dasar penting dalam mempercepat pembangunan di daerah ini,” ujarnya.(adv/jek)