Meditama.id, TANJUNG REDEB – Dorongan BKPRMI Berau agar pemerintah daerah memperbaiki sistem penyaluran insentif guru ngaji mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina. 

Menurutnya, persoalan ketimpangan penerimaan insentif yang dialami para guru ngaji di beberapa kampung bukan lagi isu baru, namun sudah menjadi keluhan yang berulang setiap tahun.

Elita menegaskan, guru ngaji adalah bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Berau. 

Karena itu, pemerintah daerah wajib memastikan hak mereka terpenuhi secara layak dan merata. 

Ia sangat menyayangkan adanya laporan penerimaan insentif yang hanya mencapai Rp 500 ribu, jauh di bawah ketetapan Rp 1.250.000 per bulan.

“Ini menunjukkan ada masalah serius pada mekanisme penyaluran. Jika benar ada guru ngaji yang menerima tidak sesuai ketentuan, maka harus segera dilakukan evaluasi,” tegasnya.

Menurutnya, sistem terpecah seperti saat ini membuka celah terjadinya ketidakteraturan dan perbedaan nilai yang menimbulkan kecemburuan sosial.

Terkait usulan kenaikan insentif menjadi Rp 1.500.000 per bulan, Elita menilai hal itu patut dipertimbangkan. 

Meski kemampuan anggaran daerah harus diperhitungkan, namun nilai tambahan Rp 250 ribu dianggapnya sebanding dengan tanggung jawab besar yang diemban para guru ngaji dalam membina moral anak-anak.

Ia  berharap Pemkab Berau segera mengambil langkah konkret, agar masalah ketimpangan penyaluran insentif tidak terus berulang dan para guru ngaji mendapatkan penghargaan yang layak.

"Karena kesejahteraan guru ngaji harus menjadi prioritas,” tutupnya. (Adv/jek)