Meditama.id, TANJUNG REDEB - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Berau terpilih periode 2025–2030. Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris.
Menurutnya, pengawasan ini penting agar seluruh program kerja yang telah dijanjikan kepada masyarakat benar-benar terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.
“Janji-janji kampanye sudah jelas, dan kami siap mengawal mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur,” ujar Gideon.
Ia menyampaikan, kepemimpinan Sri Juniarsih Mas bersama Gamalis ke depan akan fokus melanjutkan berbagai program yang belum rampung pada periode sebelumnya.
Untuk itu, pengawasan dari legislatif menjadi semakin penting guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran atau pelaksanaan proyek yang asal-asalan.
“Saya akan awasi seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penggunaan anggaran agar tidak terjadi malpraktik atau pemborosan,” tegasnya.
Sebagai politisi dari Partai Gerindra, Gideon juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang solid di internal Komisi II DPRD agar sejalan dalam memahami dan mendukung program kerja kepala daerah.
Selain itu, ia juga menyoroti peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai ujung tombak pelaksanaan program.
Gideon menegaskan akan meminta pertanggungjawaban secara berkala dari masing-masing kepala OPD agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu.
“OPD adalah perpanjangan tangan Bupati. Mereka juga harus diawasi karena memiliki target dan misi yang harus dicapai demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sebagai bentuk pengawasan yang konkret, Gideon berencana menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) rutin setiap bulan di Kantor DPRD Berau bersama para kepala OPD.
Tujuannya untuk mengevaluasi progres pembangunan dan memastikan hasilnya bisa dirasakan merata oleh masyarakat di seluruh kampung dan kecamatan.
“Kami ingin memastikan tidak hanya Bupati, tapi seluruh OPD juga memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menantikan pemerataan pembangunan,” pungkasnya.(adv/jek)
Tulis Komentar