Meditama.id, TANJUNG REDEB – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menyoroti tren peningkatan penyaluran kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legislator meminta pihak perbankan dan nasabah untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari risiko keuangan di masa depan.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyatakan bahwa meskipun tingginya minat kredit merupakan sinyal positif bangkitnya ekonomi kerakyatan, hal tersebut harus dibarengi dengan manajemen risiko yang matang.

"Antusiasme masyarakat tinggi, namun harus disertai perencanaan usaha yang jelas. Kami tidak ingin masyarakat hanya ikut-ikutan mengajukan pinjaman tanpa memahami tata kelola keuangan yang baik," ujarnya.

Sutami menekankan pentingnya transparansi perbankan dalam menetapkan suku bunga. Ia meminta lembaga keuangan penyalur dana tidak membebani debitur dengan bunga yang tidak wajar yang dapat menggerus kepercayaan publik.

Selain itu, terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), ia mendesak perbankan untuk memperketat verifikasi lapangan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah munculnya praktik kredit fiktif yang dapat merugikan negara dan daerah.

"Pihak bank tidak boleh tergesa-gesa dalam menyetujui pengajuan. Pastikan penerima adalah pelaku usaha aktif yang layak melalui verifikasi data yang akurat," tegasnya.

Di sisi lain, Sutami mengimbau para pelaku UMKM agar bijak dalam menggunakan dana pinjaman. Ia menegaskan bahwa modal yang didapat dari bank seharusnya dialokasikan sepenuhnya untuk pengembangan usaha produktif, bukan untuk keperluan konsumtif.

"Pinjaman ini instrumen modal, bukan untuk belanja konsumtif. Jika dikelola dengan tepat, ini akan berdampak positif pada kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi daerah Berau secara makro," pungkasnya.(adv/jek)