Meditama.id, TANJUNG REDEB – Penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Berau terus dimatangkan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). 

Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris menegaskan regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi kampung secara berkelanjutan.

Menurutnya, Raperda penguatan BUMK yang tengah dibahas bersama pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan landasan hukum yang jelas, sekaligus memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan agar BUMK dikelola lebih profesional dan akuntabel. 

“Kita ingin BUMK benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat kampung,” ujarnya kepada awak media.

Ia mengakui, masih terdapat sejumlah BUMK yang belum berjalan optimal, baik dari sisi manajemen, permodalan, maupun pengembangan unit usaha. 

Padahal, setiap kampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata yang bisa dikembangkan secara produktif. 

“Potensi itu ada, tetapi tanpa pengelolaan yang baik dan dukungan regulasi yang kuat, sulit berkembang maksimal,” jelasnya.

Sebagai anggota Bapemperda DPRD Berau, Gideon menyebut Raperda tersebut juga akan mengatur pola pembinaan, mekanisme penyertaan modal, hingga sistem evaluasi kinerja secara berkala. Tujuannya agar setiap BUMK memiliki arah usaha yang terukur dan berkelanjutan.

Ia pun menekankan pentingnya standar operasional yang tegas serta transparansi pengelolaan keuangan. 

“Akuntabilitas menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap BUMK semakin meningkat,” tegasnya.

Selain regulasi, ia berharap pemerintah daerah turut memberikan pendampingan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMK. 

“Penguatan SDM sangat penting. Jangan sampai BUMK hanya berdiri di atas kertas tanpa manajemen yang mumpuni " ungkapnya. 

"Dengan pelatihan dan pendampingan, kita optimistis BUMK di Berau bisa naik kelas dan benar-benar menopang ekonomi kampung,” pungkasnya.(adv/jek)