Meditaalma.id, TANJUNG REDEB – Persoalan kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius DPRD.

Kedua isu ini dinilai saling berkaitan erat dan berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih kompleks jika tidak ditangani secara menyeluruh.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari sektor pendidikan. 

Menurutnya, masih banyaknya anak yang tidak mengakses pendidikan formal menjadi salah satu faktor utama yang memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi.

“Angka ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika masih banyak anak yang tidak sekolah, maka potensi kemiskinan akan terus berulang di generasi berikutnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan layak akan menghadapi keterbatasan dalam mengakses pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dampaknya, tingkat kesejahteraan masyarakat akan sulit meningkat secara signifikan.

Berdasarkan data yang ada, tingkat kemiskinan di Kabupaten Berau saat ini berada di kisaran 5,08 persen. Meski relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur, Elita mengingatkan agar kondisi tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.

“Justru ini harus menjadi momentum untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan, terutama melalui sektor pendidikan,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti jumlah ATS di Berau yang masih mencapai ribuan anak. Ia mengakui, proses pendataan masih menghadapi kendala, terutama akibat mobilitas penduduk yang cukup tinggi di wilayah pesisir maupun kampung terpencil.

Namun demikian, Elita menekankan bahwa fokus utama tidak boleh berhenti pada pendataan semata. Yang lebih penting adalah memastikan anak-anak tersebut kembali mendapatkan akses pendidikan.

“Pendataan memang penting, tetapi yang lebih utama adalah memastikan anak-anak ini tidak benar-benar putus sekolah dan kembali ke bangku pendidikan,” jelasnya.

Untuk itu, DPRD Berau mendorong Dinas Pendidikan bersama instansi terkait memperkuat koordinasi lintas sektor. Penanganan ATS, menurutnya, membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, kelurahan hingga kampung.

Dengan sinergi yang kuat, proses penelusuran, pendampingan, hingga pengembalian anak ke sistem pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Elita juga memastikan DPRD akan terus mengawal kebijakan di sektor pendidikan, khususnya terkait penanganan ATS. Ia berharap program yang dijalankan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.

Lebih jauh, ia menilai investasi di bidang pendidikan merupakan langkah strategis jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Pendidikan yang baik diyakini mampu membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

“Pendidikan adalah kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ini harus menjadi komitmen bersama semua pihak,” pungkasnya.(adv/jek)