Meditama.id, TANJUNG REDEB – Kondisi ekonomi di Kabupaten Berau saat ini dinilai tengah mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun terakhir.

Sejumlah indikator menunjukkan adanya pelemahan, mulai dari menurunnya daya beli masyarakat hingga terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah dalam mendorong sektor-sektor produktif.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, mengungkapkan dampak perlambatan ekonomi dirasakan hampir di semua lapisan, terutama oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dari sektor UMKM, daya beli masyarakat sangat jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini menjadi indikator nyata bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Menurutnya, melemahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memperlambat perputaran ekonomi di tingkat bawah. Kondisi ini berimbas pada penurunan omzet pelaku usaha, berkurangnya aktivitas perdagangan, hingga stagnasi pertumbuhan sektor ekonomi lokal.

Rudi menjelaskan, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau akibat kebijakan efisiensi anggaran. Akibatnya, sebagian besar alokasi anggaran harus difokuskan pada belanja wajib, seperti pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).

“Banyak sektor yang bergantung pada APBD, seperti pembangunan, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Ketika APBD kita terbatas, maka penyalurannya otomatis lebih difokuskan pada kebutuhan dasar seperti gaji ASN,” jelasnya.

Selain faktor anggaran, ia juga menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola sektor strategis, khususnya di wilayah pesisir. Potensi besar di sektor perikanan laut dan pariwisata bahari dinilai belum bisa dimaksimalkan karena kewenangan pengelolaannya berada di tingkat provinsi, terutama untuk wilayah laut 0 hingga 12 mil.

“Potensi perikanan kita besar di wilayah pesisir, tapi kewenangan kabupaten hanya di darat. Begitu juga pariwisata laut, banyak yang tidak bisa kita maksimalkan karena menjadi kewenangan provinsi,” terangnya.

Kondisi ini juga berdampak pada terbatasnya intervensi pemerintah daerah terhadap nelayan. Bantuan seperti alat tangkap maupun kapal, yang sebelumnya menjadi salah satu bentuk dukungan, kini tidak dapat disalurkan secara langsung oleh pemerintah kabupaten.

“Contohnya bantuan perikanan laut, sekarang kabupaten tidak bisa memberikan alat tangkap atau kapal. Sementara di provinsi juga tidak mudah untuk mengakomodasi kebutuhan nelayan kita,” ungkapnya.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, sektor yang masih dapat dioptimalkan oleh pemerintah kabupaten saat ini meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, serta ketahanan pangan. Namun, Rudi menilai sektor-sektor tersebut belum cukup kuat untuk menjadi penggerak utama ekonomi daerah tanpa dukungan sektor unggulan lainnya.

“Untuk membangkitkan ekonomi, kita perlu membuka peluang investasi. Tapi persoalannya, ketersediaan kawasan juga semakin terbatas,” katanya.

Meski menghadapi tekanan, Rudi tetap mengajak seluruh pihak untuk optimistis. Ia menilai masyarakat Berau memiliki ketahanan sosial yang cukup kuat dalam menghadapi situasi ekonomi yang menantang.

“Memang kondisi saat ini lesu, tapi kita patut bersyukur. Dalam kondisi apapun, masyarakat kita tetap bisa bertahan dan menjalani kehidupan dengan baik,” tutupnya. (adv/jek)