Meditama.id, TANJUNG REDEB - Anggota Komisi I DPRD Berau, Sri Yulianawati Ningsih, menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Berau. 

Ia menyatakan keprihatinannya dan mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait untuk lebih responsif dan serius dalam menangani persoalan tersebut.

“Kami menerima laporan dan pengaduan yang menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga kemanusiaan,” tegas Sri Yulianawati.

Menurutnya, kasus-kasus kekerasan kerap terjadi di lingkungan keluarga maupun sosial, dan banyak yang tidak dilaporkan karena korban merasa takut atau malu. 

Ia menilai, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan serta edukasi kepada masyarakat.

Sri juga mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Berau untuk memperluas jangkauan sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan anak, serta memastikan layanan pengaduan mudah diakses oleh masyarakat.

“Butuh langkah nyata, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan perlindungan yang adil dan menyeluruh bagi korban,” katanya.

Ia juga menyebut pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta media dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.

Sebagai legislator, Sri menegaskan bahwa DPRD Berau siap mendukung kebijakan dan alokasi anggaran yang berpihak pada penguatan perlindungan sosial, termasuk peningkatan kapasitas petugas pendamping dan layanan rehabilitasi korban.

“Ini tugas kita bersama. Jangan sampai kekerasan menjadi hal biasa di mata masyarakat. Harus ada keberanian untuk bertindak,” tutupnya. (adv/jek)