Meditama.id, TANA PASER – Pemerintah Kabupaten Paser kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang digelar di Ruang Rapat Sadurengas, Senin (16/6/2025).

Agenda ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Paser dalam mewujudkan pembangunan inklusif yang responsif terhadap isu gender. Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari, S.Sos, yang hadir mewakili Bupati dr. Fahmi Fadli.

Dalam sambutan yang dibacakan Wabup Ikhwan, disampaikan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) bukan sekadar upaya administratif, melainkan bagian dari strategi besar Pemkab Paser untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan kemiskinan dalam kerangka Visi Sejahtera Paser TUNTAS.

“Kita ingin kualitas hidup masyarakat meningkat secara merata, dan itu tidak akan tercapai tanpa melibatkan perempuan secara aktif dalam seluruh aspek pembangunan,” tegas Wabup.

Lebih lanjut, Wabup Ikhwan menyoroti kemajuan signifikan peran perempuan di Kabupaten Paser, baik di sektor pemerintahan maupun dalam penggerak ekonomi lokal seperti UMKM. Ia menilai bahwa dukungan nyata terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi daerah.

Dalam forum ini, Wabup juga memberi penekanan kepada seluruh Tim Pokja dan Focal Point Gender di setiap OPD, agar terus meningkatkan koordinasi dan efektivitas kerja.

“Kunci keberhasilan implementasi PUG adalah kerja sama lintas sektor. Jangan ada yang bekerja sendiri. Semua harus bersinergi agar target kita bisa tercapai,” tambahnya.

Selain itu, Wabup menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rakor, termasuk para narasumber yang berbagi ilmu dan pengalaman.

“Dengan kolaborasi semua pihak, saya yakin kita mampu membangun Kabupaten Paser yang ramah perempuan dan anak serta responsif terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan,” tuturnya.

Rakor ini diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan penting, termasuk para kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Kabupaten Paser, menjadikannya forum yang ideal untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah taktis dalam mendorong agenda kesetaraan gender di daerah.

Melalui forum ini, Pemkab Paser mempertegas bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar isu sampingan, melainkan bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Bumi Daya Taka. (adv/dar)