Meditama.id, TANA PASER – Pemerintah Kabupaten Paser terus mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran melalui penyelenggaraan Rapat Pimpinan (RAPIM) sekaligus Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung selama dua hari, mulai Selasa hingga Rabu (17-18 Juni 2025), bertempat di Ruang Rapat Sadurengas.

Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari, S.Sos, dan dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan pejabat struktural di lingkup Pemkab Paser. Agenda utama adalah meninjau realisasi pendapatan dan belanja daerah per 14 Juni 2025, serta mendalami hambatan-hambatan yang dihadapi oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam pelaksanaan program.

Pada hari pertama, RAPIM terbagi dalam dua sesi. Sesi pagi dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adi Maulana, S.Sos., M.Si, dan sesi siang oleh Plt. Asisten Administrasi Umum, Drs. Suwito. Dalam kesempatan ini, masing-masing perangkat daerah menyampaikan paparan mengenai capaian fisik dan serapan anggaran mereka.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan di tahun ini berjalan tepat waktu dan sesuai mutu. Kualitas pelaksanaan harus jadi prioritas agar target pembangunan tidak tertunda,” tegas Wabup Ikhwan dalam arahannya.

Rapat berlanjut di hari kedua dengan fokus pengawasan lebih lanjut terhadap kinerja kecamatan dan sinergi antara pemerintah daerah dengan perangkat desa. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. Romif Erwinadi, M.Si, turut mendampingi jalannya rapat.

Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa peran camat sangat vital sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di lapangan, terutama dalam hal pendataan sosial dan penyaluran bantuan.

“Saya ingin para camat benar-benar proaktif, mulai dari validasi data kemiskinan, penerima bantuan sosial, hingga pendataan tenaga keagamaan seperti dai dan marbot. Ini penting untuk memperkuat program perlindungan sosial,” jelas Wabup.

Wabup juga mengingatkan pentingnya membangun kerja sama lintas sektor agar pengelolaan anggaran bisa lebih efektif dan akuntabel.

“Kita ini satu tim. Bila ada masalah, jangan disimpan sendiri. Koordinasi itu penting, apalagi terkait realisasi fisik dan keuangan. Jangan sampai ada temuan dari BPK atau terjadi pembayaran ganda,” ujarnya.

Ia pun membuka ruang komunikasi terbuka bagi seluruh OPD dan camat, bahkan menegaskan bahwa dirinya siap menindaklanjuti persoalan jika Bupati sedang tidak tersedia.

“Laporkan kendala apa pun langsung ke saya jika diperlukan, nanti saya teruskan ke Bapak Bupati. Intinya, kita ingin pemerintahan yang responsif dan cepat menyelesaikan hambatan,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkab Paser dalam mendorong transparansi, percepatan realisasi program, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan visi pembangunan Paser TUNTAS. (adv/dar)