Meditama.id, SANGATTA – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk menerapkan efisiensi anggaran pada tahun berjalan. Salah satunya dengan tidak memaksakan pelaksanaan paket pekerjaan yang belum sepenuhnya siap, baik dari sisi perencanaan, dokumen teknis, maupun kesiapan lapangan.

Kepala Dinas Perkim Kutim, melalui Kabid Permukiman Perkim Kutim, Muhammad Noor, menjelaskan bahwa upaya efisiensi ini dilakukan agar anggaran yang terserap benar-benar menghasilkan output fisik dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Paket-paket yang belum siap, kata mereka, berpotensi menimbulkan pekerjaan tidak berkualitas hingga risiko putus kontrak.

“Prinsipnya, kami ingin setiap rupiah APBD memberi dampak. Kalau ada paket yang secara teknis belum matang, kami tidak akan memaksakan. Lebih baik disiapkan kembali dan diusulkan pada tahun berikutnya,” ujar Noor.

Noor menambahkan, evaluasi internal dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap paket yang dilelang telah memenuhi standar readiness criteria. Termasuk kelengkapan dokumen desain, data pendukung, serta verifikasi kondisi lokasi.

Minim Risiko, Maksimalkan Kualitas. 

Menurut Perkim, pemaksaan paket yang belum siap justru berisiko menimbulkan pekerjaan terbengkalai atau kualitas hasil yang tidak memenuhi standar. Dampaknya dapat merugikan masyarakat pengguna fasilitas hingga menimbulkan permasalahan administrasi di kemudian hari.

Dengan langkah efisiensi ini, Perkim berharap pengerjaan yang berlangsung dapat fokus pada paket yang benar-benar memberikan nilai manfaat dan dapat selesai tepat waktu.

Sejumlah program yang sudah dinyatakan siap, baik di bidang jalan lingkungan, sanitasi, drainase, maupun penataan permukiman, tetap dilanjutkan dan dikebut progresnya. Sementara paket non-prioritas atau yang memerlukan revisi teknis, dialihkan untuk pembahasan lebih lanjut jelang penyusunan APBD tahun depan.

“Kami jaga agar tidak ada pekerjaan setengah jalan. Lebih baik melakukan efisiensi sejak awal daripada menimbulkan beban baru di akhir tahun anggaran,” tegas Noor.(adv)