Meditama.id, TANJUNG REDEB  – Ketergantungan Kabupaten Berau terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pertanian yang hingga kini dinilai belum dikelola secara maksimal.

Menurut Nurung, kondisi ini sangat disayangkan, mengingat Berau memiliki lahan pertanian yang luas dan subur serta potensi besar untuk mencukupi kebutuhan pangan daerah sendiri. 

Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar kebutuhan pokok seperti beras, sayur, dan buah-buahan masih harus didatangkan dari luar daerah bahkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi. 

“Selama ini kita masih terlalu bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Perlu ada evaluasi total untuk mengetahui apa kendalanya dan bagaimana cara mengatasinya,” tegas Nurung.

Nurung mengungkapkan, salah satu persoalan utama yang dihadapi petani di Berau adalah minimnya dukungan sarana produksi pertanian, seperti pupuk, alat mesin pertanian (alsintan), dan fasilitas penunjang lainnya. Kondisi ini membuat banyak petani kesulitan meningkatkan produktivitas lahan mereka. 

“Banyak petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk dan alat pertanian. Padahal, tanpa dukungan itu, mereka tidak bisa bersaing. Akibatnya, sebagian memilih meninggalkan sektor pertanian dan beralih ke sektor lain seperti tambang dan perkebunan sawit,” ungkapnya.

Ia menilai, hal tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah daerah, karena jika terus dibiarkan, alih fungsi lahan pertanian akan semakin meluas dan mengancam ketahanan pangan daerah. 

Politikus asal Partai NasDem itu menegaskan, lahan persawahan di Berau masih sangat potensial untuk dikembangkan. Bahkan, kualitas padi lokal dinilai tidak kalah dengan beras dari luar daerah. Sayangnya, potensi besar itu belum dioptimalkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. 

“Kita punya lahan luas dan hasil padi yang bagus. Tapi karena kurangnya perhatian dan pembinaan, lahan-lahan produktif justru berubah menjadi perkebunan sawit atau konsesi tambang. Ini sangat disayangkan,” katanya.

Nurung meminta agar instansi teknis terkait, terutama Dinas Pertanian dan Peternakan, dapat lebih responsif dalam menyikapi persoalan ini. Ia menilai, dukungan nyata bagi petani tidak hanya berupa bantuan sesaat, tetapi juga harus dalam bentuk program berkelanjutan yang mampu meningkatkan produksi pangan lokal. 

"Pertanian ini bukan hanya soal produksi beras atau sayur, tapi juga soal kemandirian daerah dan ekonomi masyarakat. Kalau petani kita sejahtera, otomatis roda ekonomi daerah juga akan bergerak,” jelasnya.

Nurung menegaskan, sudah saatnya Pemkab Berau menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama pembangunan, sejajar dengan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan perkebunan. “Saya harap instansi terkait segera turun tangan. Jangan tunggu petani kita benar-benar meninggalkan lahannya. Potensi ini harus dijaga dan dikembangkan, karena sektor pertanian juga merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat Berau,” tutupnya.(adv/jek)