Meditama.id, Tanjung Redeb – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau memberikan perhatian serius terhadap penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang saat ini menggantikan mekanisme lama, yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Seiring berjalannya implementasi kebijakan tersebut, masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Berau mulai menyampaikan keluhan terkait kerumitan proses dan ketidakjelasan biaya pengurusan PBG.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan langsung dari masyarakat yang merasa kebingungan dengan sistem baru tersebut.

“Banyak laporan yang kami terima. Masyarakat merasa proses pengurusan PBG ini membingungkan. Karena itu, kami akan segera memanggil OPD terkait untuk memberikan penjelasan terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.

Peri menegaskan, kebijakan penerapan PBG seharusnya tidak menambah beban bagi masyarakat, melainkan menjadi instrumen penertiban pembangunan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap ketentuan tarif dan mekanisme sertifikasi bangunan agar penerapannya tidak menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat.

“Ini bukan hanya soal bangunan milik warga, tapi juga proyek-proyek pemerintah yang ikut terdampak. Kami ingin memastikan kebijakan ini tidak justru menjadi beban bagi masyarakat maupun pemerintah daerah sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Peri Kombong mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk meninjau kembali mekanisme pelayanan serta struktur tarif PBG agar lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses publik.

Menurutnya, kejelasan regulasi dan kemudahan prosedur akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pembangunan tanpa menimbulkan beban tambahan.

“Tujuan dari aturan ini bukan untuk menghambat, tetapi menertibkan. Kalau aturannya jelas, prosesnya mudah, dan biayanya wajar, saya yakin masyarakat akan mendukung,” pungkasnya.(adv)