Meditama.id, TANJUNG REDEB – Laju ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius DPRD. Di balik kontribusinya sebagai salah satu penopang ekonomi daerah, sektor ini dinilai menyimpan potensi ancaman besar apabila pengelolaan limbah tidak diawasi secara ketat.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan seluruh perusahaan sawit mematuhi standar pengelolaan limbah yang berlaku. 

Menurutnya, kelalaian sekecil apa pun dapat berdampak luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Pengawasan tidak boleh longgar. Pemerintah harus memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kewajiban pengelolaan limbah sesuai aturan,” ujarnya.

Ia mengakui industri kelapa sawit selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Berau, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan pendapatan daerah. Namun, Subroto mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.

Menurutnya, sumber air bersih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat sangat rentan terdampak jika limbah sawit tidak dikelola dengan baik. Risiko pencemaran dapat terjadi pada sungai maupun ekosistem di sekitar kawasan perkebunan.

“Dampaknya bisa sistemik. Jika air tercemar, bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi juga kesehatan masyarakat ikut terancam,” tegasnya.

Untuk itu, DPRD Berau mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berau (DLHK) agar meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan. Inspeksi mendadak secara berkala dinilai menjadi langkah efektif untuk memastikan instalasi pengolahan limbah milik perusahaan berfungsi optimal setiap saat.

Selain pengawasan teknis, Subroto juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh implementasi nyata di lapangan.

Menurutnya, perusahaan juga harus memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip keberlanjutan, termasuk transparansi dalam pengelolaan limbah serta keterbukaan terhadap pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat.

DPRD Berau berharap langkah pengawasan yang lebih tegas dan terukur dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor perkebunan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari industri kelapa sawit tetap dapat dirasakan tanpa menimbulkan dampak negatif jangka panjang.

“Pertumbuhan industri harus sejalan dengan perlindungan lingkungan. Jangan sampai masyarakat justru menanggung dampak negatif,” pungkasnya. (adv/jek)