Meditama.id, TANJUNG REDEB – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Berau untuk membahas persoalan tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur pada Selasa (10/3/2026) lalu menjadi sorotan, karena tidak dihadiri oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

Ketidakhadiran kepala daerah tersebut mendapat tanggapan dari anggota DPRD Berau, Nurung. 

Ia menilai agenda pembahasan tapal batas merupakan isu penting yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di wilayah yang hingga kini masih mengalami sengketa.

Menurutnya, rapat tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah.

Nurung mengaku menyayangkan absennya bupati dalam forum tersebut. Ia menilai kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan agar pembahasan dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan solusi yang jelas.

“Undangan yang sifatnya seremonial sering kali bisa dihadiri. Namun ketika DPRD mengundang untuk membahas kepentingan masyarakat, justru belum sempat hadir,” ujarnya.

Ia menegaskan persoalan tapal batas bukan hanya soal administrasi wilayah, tetapi juga menyangkut kepastian hukum serta kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Sebagai lembaga legislatif, kata dia, DPRD memiliki peran menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Karena itu, komunikasi dan kehadiran pihak eksekutif sangat diperlukan dalam forum pembahasan seperti RDP.

Nurung juga menyoroti langkah pemerintah daerah yang menempatkan aparat keamanan dari TNI dan Polri di wilayah sengketa. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara dan belum menjadi solusi permanen atas persoalan yang ada.

Ia berharap pemerintah daerah dapat menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan polemik tapal batas agar persoalan tersebut tidak terus berlarut dan merugikan masyarakat.

“Penempatan aparat memang dapat menjaga kondisi tetap kondusif, tetapi belum menyelesaikan masalah secara menyeluruh,” katanya.(adv/jek)