Meditama.id, TANJUNG REDEB - Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menjadi sorotan.

Namun persoalannya bukan hanya terletak pada besarnya potensi yang dimiliki Berau, melainkan pada bagaimana potensi itu dikelola dan dipermudah bagi masyarakat. 

Sejumlah pihak menilai, pendekatan pemerintah dalam memaksimalkan pajak dan retribusi masih kerap berorientasi pada penarikan, bukan pada kemudahan layanan dan pemahaman publik.

Menurut Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, rendahnya PAD melalui pajak dan retribusi bukan semata lemahnya kesadaran masyarakat, tetapi karena sistem pemungutan belum ramah dan belum didukung digitalisasi secara menyeluruh.

 “Kalau pembayaran PBB harus ke kantor kecamatan atau menunggu surat fisik, wajar kalau masyarakat tidak responsif. Harus ada transformasi layanan,” ujarnya.

Model pemanfaatan aset daerah pun dinilai perlu dikelola secara profesional. Alih-alih menambah beban pelaku usaha kecil, pengelolaan retribusi dapat dilakukan dalam mekanisme yang jelas, transparan, dan berbasis perjanjian sehingga masyarakat merasa dilibatkan, bukan dibebani.

Inovasi, sosialisasi aktif, dan kemudahan pembayaran digital disebut menjadi tiga kunci meningkatkan PAD tanpa menimbulkan konflik sosial. 

"Dengan pendekatan kolaboratif dan modern bisa menjadi kunci optimalisasi PAD di Berau," tandasnya. (adv/jek)