Meditama.id, TANJUNG REDEB – Rencana peniadaan layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam di daerah terpencil menuai penolakan keras dari masyarakat kepulauan.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga menilai, kebijakan tersebut tidak relevan dengan kondisi geografis wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada satu-satunya fasilitas kesehatan, yakni puskesmas.

Dirinya, menegaskan akan terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten ?(Pemkab) Berau tidak serta-merta mengikuti edaran pusat.

Menurutnya, Pulau Derawan tidak bisa disamakan dengan kota seperti Samarinda atau Balikpapan yang punya banyak rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Kalau di daerah terpencil seperti Derawan, hanya ada satu layanan kesehatan, yaitu puskesmas.

“Kalau IGD nya hanya buka di jam kerja, bagaimana kalau ada warga yang sakit atau mengalami kecelakaan di luar jam itu? Ini soal nyawa manusia,” tuturnya.

Menurutnya, surat edaran tersebut memang tidak bersifat wajib, sehingga Pemkab Berau memiliki ruang untuk mengambil sikap berbeda berdasarkan kebutuhan wilayah masing-masing. 

Saga juga menduga kebijakan ini dilatarbelakangi upaya efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

“Kalau memang ini soal efisiensi, harusnya jangan menggunakan standar kota untuk menilai kebutuhan daerah. APBD kita kan bisa diarahkan untuk menutupi kebutuhan IGD 24 jam ini. Jadi saya harap bupati dan wakil bupati bisa punya inisiatif agar pelayanan kesehatan di wilayah terpencil tidak dikorbankan,” ujarnya.

Saga menekankan, semestinya pelayanan kesehatan justru diprioritaskan untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Saga juga berharap Pemkab Berau berani mengambil sikap tegas untuk tetap mempertahankan layanan IGD 24 jam di wilayah pesisir dan kepulauan, sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.

“Daerah terpencil justru harusnya diprioritaskan, bukan malah dikurangi pelayanannya,” pungkasnya. (adv/jek)