Meditama.id, TANJUNG REDEB – Penyelenggaraan event budaya di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian kalangan legislatif. Ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai masih terlalu tinggi, padahal peluang pendanaan dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) terbuka lebar.

Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang, menilai keterlibatan dunia usaha dalam mendukung kegiatan budaya perlu dioptimalkan. Menurutnya, banyaknya perusahaan yang beroperasi di Berau seharusnya menjadi kekuatan besar dalam mendukung pembiayaan berbagai event daerah.

“Selama ini event budaya masih mengandalkan APBD. Padahal, perusahaan-perusahaan yang ada bisa dilibatkan melalui CSR untuk mendukung kegiatan tersebut,” ujarnya.

Ratna mencontohkan praktik yang telah diterapkan di daerah lain, seperti Kabupaten Malinau, yang dinilai berhasil menggelar event berskala besar tanpa bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Dengan dukungan CSR yang mencapai miliaran rupiah, kegiatan tersebut bahkan mampu menghadirkan artis nasional dan menarik perhatian luas.

“Ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan perusahaan bisa menghasilkan event besar tanpa membebani APBD,” jelasnya.

Dengan jumlah perusahaan yang mencapai ratusan di Berau, Ratna meyakini potensi kontribusi CSR sangat besar jika dikelola secara terarah. Tidak hanya untuk event budaya, tetapi juga untuk mendukung berbagai program pembangunan lainnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa hingga saat ini mekanisme penyaluran CSR di Berau belum berjalan optimal. Minimnya koordinasi dinilai menjadi salah satu penyebab bantuan tidak merata dan cenderung menumpuk di lokasi tertentu.

“Tanpa sistem yang jelas, bantuan bisa tumpang tindih di satu titik, sementara wilayah lain justru belum tersentuh,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya kehadiran regulasi yang mengatur penyaluran CSR secara lebih sistematis, transparan, dan berbasis kebutuhan prioritas masyarakat. Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan distribusi bantuan dapat lebih merata dan tepat sasaran.

Selain itu, Ratna juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban CSR oleh perusahaan. Ia menilai tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Perusahaan yang beroperasi di Berau harus berkontribusi nyata. Jika ada yang belum maksimal, pemerintah perlu mengambil langkah tegas,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menilai penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta tidak hanya akan mengurangi beban APBD, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan event budaya. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih besar dan terencana, event budaya di Berau berpotensi naik kelas dan menjadi daya tarik wisata unggulan.

DPRD Berau berharap, ke depan pengelolaan CSR dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan daerah, sekaligus memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau dikelola dengan baik, CSR bisa menjadi kekuatan besar untuk mendukung pembangunan dan memajukan budaya daerah kita,” pungkasnya. (adv/jek)