Meditama.id, TANJUNG REDEB – Wacana efisiensi anggaran pembangunan kembali mencuat setelah Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyoroti maraknya pembongkaran infrastruktur yang masih dalam kondisi baik. 

Namun, alih-alih hanya menekan aktivitas pembangunan, Sumadi menawarkan sudut pandang berbeda: pemerintah daerah harus mengubah pola kerja dari renovasi berulang menjadi pemeliharaan berkala yang tepat sasaran.

Ia menegaskan, pada 2026 pemerintah daerah wajib mengakhiri praktik pembongkaran jalan, drainase, maupun bangunan yang masih berfungsi. 

Menurutnya, pembangunan tidak harus identik dengan bongkar pasang rutin, terlebih ketika masih banyak program prioritas yang menunggu sentuhan anggaran. 

“Kalau kondisinya masih bagus, tidak perlu dibongkar. Kita perlu mengutamakan efisiensi,” ucapnya.

Sumadi menilai persoalan bukan hanya pada teknis pembangunan, melainkan pada perencanaan yang lemah. 

Ia mencontohkan penanganan banjir yang selama ini kerap dimaknai sebagai proyek pembangunan ulang drainase. 

Padahal, permasalahan utama terletak pada menumpuknya sedimentasi, bukan kerusakan bangunan.

"Daripada membangun ulang saluran, lebih baik mendorong pemerintah agar lebih memaksimalkan mobil penyedot lumpur yang sudah dimiliki," tuturnya.

Cara ini dinilai lebih hemat, cepat, dan langsung menyasar sumber masalah. Ia menambahkan, penggunaan alat tersebut harus dijadwalkan secara rutin di titik-titik rawan banjir.

“Kami ingin pembangunan tetap berjalan, tapi dengan strategi yang efisien. Pemeliharaan berkala jauh lebih berdampak daripada pembongkaran yang tidak perlu,” tandasnya. (adv/jek)