Meditama.id, SANGATTA – Tahun ini, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kutai Timur (Kutim) memastikan program peningkatan rumah layak huni tetap berjalan meski dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak tersedia. Perkim kini bergantung pada kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kepala Dinas Perkim Kutim, H. Ahmad Iip Makruf, mengatakan CSR memang pernah memberi kontribusi dalam pembangunan rumah. Namun khusus tahun 2025, tidak ada perusahaan yang mengalokasikan CSR untuk bidang perumahan. “Dulu ada kolaborasi lewat CSR, tapi tahun ini kemungkinan tidak ada,” ujar di saat ditemu belum lama ini.

Sebagai gantinya, pemerintah pusat menyalurkan bantuan BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan berkisar Rp 10 sampai Rp 15 juta per unit yang digunakan sebagai stimulan pembangunan rumah secara swadaya. “Nilainya memang kecil, tapi BSPS tetap penting untuk membantu warga,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah pusat sedang menjalankan program pembangunan 3 juta rumah. Semua daerah diwajibkan mengirim data calon penerima agar program pusat tepat sasaran. “Target nasional 3 juta rumah membuat semua data dikumpulkan dan disinkronkan,” kata Iip.

Iip menilai dukungan pusat sangat vital mengingat luasnya Kutim serta tingginya kebutuhan perumahan. Tanpa kolaborasi, pemerintah daerah tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni. “Wilayah kita luas, kebutuhan banyak. Jadi kolaborasi dengan pusat sangat membantu,” tuturnya.

Perkim memastikan seluruh data penerima disiapkan akurat agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Verifikasi lapangan dilakukan ketat untuk menghindari penyimpangan. Program BSPS disebut tetap menjadi tumpuan besar tahun ini.

Meski tanpa CSR, Perkim berkomitmen memaksimalkan seluruh sumber pembiayaan yang ada agar warga tetap menerima dukungan perbaikan rumah. “Kami tetap optimalkan semua sumber yang tersedia,” ujarnya.(adv)