Meditama.id, TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto mengkritik keras distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang dinilai tidak merata. 

Meski secara kuantitas jumlah pegawai dianggap mencukupi, namun Subroto menilai penempatan yang tidak optimal menyebabkan terjadinya penumpukan di instansi tertentu dan kekosongan di wilayah terpencil.

Ia menegaskan persoalan utama bukan pada kekurangan personel, melainkan pada pemetaan penempatan. Sehingga pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ada tempat yang kelebihan pegawai, tetapi di tempat lain justru kekurangan. Ini perlu perhatian bersama melalui pemetaan ulang agar pelayanan masyarakat optimal hingga ke daerah terpencil," ujarnya.

Persoalan distribusi ini juga berdampak serius pada sektor kesehatan. Di mana sempat adanya laporan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di wilayah pesisir yang berhenti beroperasi tiga hari pasca-Hari Raya Idulfitri. Hal tersebut dipicu oleh tenaga kesehatan penugasan khusus yang dikabarkan belum menerima gaji selama dua hingga tiga bulan. 

"Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar. Jangan sampai ada pasien yang tidak tertangani karena persoalan administratif atau keterlambatan pembayaran gaji," ungkapnya.

Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi sorotan. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) dan reses, ditemukan sekolah yang kelebihan tenaga pengajar, sementara wilayah lain mengalami krisis guru. 

Subroto menyayangkan adanya oknum pegawai yang enggan ditempatkan di wilayah sulit dengan alasan jarak.

"Ketika diangkat, sudah ada komitmen siap ditempatkan di mana saja. Kami berharap pemerintah mengambil langkah tegas untuk menata ulang distribusi ini demi kesetaraan kualitas pelayanan publik di seluruh Kabupaten Berau," pungkasnya. (adv/jek)