Meditama.id, SANGATTA - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutai Timur (Kutim) kini tengah menuntaskan pekerjaan rumah besar terkait sisa paket tahun sebelumnya yang belum terbayarkan. 

Kabid Permukiman Perkim Kutim, Muhammad Noor bilang, terdapat 1.722 paket yang masih tertunda pembayarannya, dengan nilai mencapai sekitar Rp400 miliar.

“Total hutang paket yang belum terbayar di akhir 2024 itu sebanyak 1.722 paket. Nilainya kurang lebih sekitar Rp400 miliar,” jelas Noor.

Noor menyatakan, paket-paket tersebut merupakan pekerjaan yang sudah selesai dan telah masuk proses tagihan, namun belum seluruhnya terbayarkan hingga tahun anggaran berakhir. Proses penyelesaian hutang ini saat ini masih berjalan dan dilakukan secara bertahap sesuai regulasi keuangan daerah.

“Itu yang masuk kembali ke kami melalui SPM. Jadi memang masih harus kita selesaikan bertahap karena nominalnya besar dan terkait siklus anggaran,” tambahnya.

Noor menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi alasan mengapa pada APBD Murni 2025, Perkim Kutim lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan hutang pekerjaan ketimbang meluncurkan program baru.

Pada APBD Perubahan barulah Perkim dapat bergerak lebih leluasa mengeksekusi program pembangunan, termasuk peningkatan jalan lingkungan, penerangan permukiman, dan sarana PSU lainnya.

“Di Murni itu kami fokus menyelesaikan kewajiban terlebih dahulu. Program baru lebih banyak kami lakukan di APBD Perubahan,” ungkap Muhammad Noor.

Noor mengakui bahwa beban hutang paket tersebut turut berdampak terhadap percepatan program fisik tahun berjalan. Banyak kegiatan harus menunggu ketersediaan ruang fiskal agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.

Meski begitu, pihaknya memastikan seluruh paket prioritas tahun 2025 tetap berjalan sesuai perencanaan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar permukiman.

“Kami tetap mengejar progres. Paket-paket baru tetap disiapkan dan dikerjakan, tapi penyelesaian hutang ini menjadi hal yang wajib dituntaskan,” tuturnya.

Perkim Kutim menargetkan seluruh paket tertunda tersebut dapat dirampungkan pembayarannya seiring penyesuaian anggaran. Noor memastikan jajarannya terus memperkuat koordinasi dengan OPD teknis terkait proses penganggaran dan penatausahaan keuangan.

“Ini komitmen kami untuk menjaga tertib administrasi dan memastikan rekanan mendapatkan haknya sesuai progres pekerjaan yang telah selesai,” pungkasnya.(Adv)