Meditama.id, TANJUNG REDEB – Lambatnya penanganan abrasi di Pulau Derawan kembali menjadi sorotan DPRD Kabupaten Berau. Persoalan ini dinilai mendesak mengingat dampaknya yang tidak hanya mengancam kawasan wisata, tetapi juga keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mempertanyakan belum terealisasinya program penanganan abrasi yang sebelumnya disebut telah memiliki alokasi anggaran. Hal tersebut disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar beberapa waktu lalu.

Menurutnya, abrasi yang terus terjadi di Pulau Derawan seharusnya mendapat perhatian serius dan penanganan cepat dari pemerintah daerah. Namun hingga kini, belum terlihat adanya aktivitas penanganan di lapangan.

“Saat kunjungan sebelumnya, anggaran untuk penanganan abrasi sudah ada disiapkan, namun hingga saat ini belum bisa dilaksanakan. Pemerintah harus menjawab permasalahan ini agar abrasi bisa tertangani,” ujarnya.

Saga menegaskan, Pulau Derawan merupakan salah satu destinasi unggulan di Berau yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap abrasi pantai. Jika tidak segera ditangani, dampaknya bisa meluas, tidak hanya merusak garis pantai tetapi juga mengancam ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Ia bahkan mengingatkan potensi risiko yang lebih besar, seperti terganggunya ketersediaan air tawar akibat intrusi air laut jika abrasi terus terjadi tanpa penanganan.

“Yang kita khawatirkan kalau abrasi terus terjadi, pulau bisa mengalami pergeseran. Kalau itu terjadi, sumber air tawar bisa jebol oleh air laut,” tegasnya.

Selain menyoroti lambatnya pelaksanaan program, Saga juga mempertanyakan kejelasan alokasi anggaran penanganan abrasi untuk tahun anggaran 2026. Ia mengaku menerima informasi bahwa anggaran tersebut justru tidak lagi tercantum dalam perencanaan pembangunan tahun berjalan.

Padahal sebelumnya, pemerintah daerah telah menyampaikan bahwa penanganan abrasi di Pulau Derawan akan menjadi salah satu prioritas pembangunan.

“Yang saya sesalkan, sebelumnya disampaikan ada anggaran. Tapi sekarang justru tidak ada di 2026. Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan pesisir dan kepulauan, Saga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah terkait agar tidak terjadi keterlambatan berulang.

“Saya menyampaikan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Program yang sudah direncanakan harus bisa direalisasikan,” ujarnya.

DPRD Berau pun mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan terukur dalam menangani abrasi di Pulau Derawan. Penanganan yang cepat dinilai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan pesisir sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

“Pulau Derawan ini bukan hanya kawasan wisata, tetapi juga tempat tinggal masyarakat. Jadi penanganannya harus benar-benar menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.(adv/jek)