0882022044248
Iklan DPRD Berau

Bupati Paser Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 Bersama BPK

$rows[judul]

Meditama.id, JAKARTA – Di sela agenda penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli langsung melanjutkan agenda pemerintahan dengan mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (12/2/2026).

Pertemuan tersebut digelar secara virtual dan diikuti Bupati Fahmi dari Subi Private Lounge, Hotel Sari Pacific Jakarta. Waktu yang terbatas tak menyurutkan langkah rombongan Pemkab Paser. Hanya berselang sekitar 30 menit setelah berpisah dari Menteri Lingkungan Hidup dan jajaran Indocement, Bupati bersama para pejabat langsung bersiap mengikuti agenda pemeriksaan.

Kegiatan ini merupakan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI BPK. Secara terpusat, acara berlangsung di Auditorium Bima BPK Provinsi Bali, Denpasar.

Sejumlah gubernur dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, sebanyak 241 bupati dan wali kota mengikuti secara daring dari daerah masing-masing.

Dalam ruang virtual, Bupati Fahmi didampingi Sekretaris Daerah Katsul Wijaya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adi Maulana, Plt Asisten Administrasi Umum Nur Asni yang juga menjabat Kepala BKAD, Inspektur Dharni Hariyati, Kepala Bappedalitbang Rusdian Nor, serta Plt Kepala Dinas PKPP Aji Mohammad Tommy.

Rangkaian entry meeting diisi dengan sambutan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dialog antara Anggota VI BPK dan Wakil Menteri Dalam Negeri dengan para gubernur, hingga penyerahan Surat Tugas dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi kepada masing-masing gubernur.

Entry meeting ini menandai dimulainya tahapan pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025, sekaligus menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah. (adv)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)