Meditama.id, TANJUNG REDEB – Pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026 menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Kondisi ini turut mendapat perhatian serius dari DPRD Berau yang mendorong perubahan strategi, khususnya di tingkat kampung, agar tidak terlalu bergantung pada dana pemerintah.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran harus dijawab dengan langkah adaptif dan inovatif. Menurutnya, pemerintah kampung perlu mulai mengubah pola pikir dalam mengelola pembangunan dan ekonomi lokal.

“Pemerintah kampung jangan hanya bergantung pada dana dari pemerintah daerah. Mereka harus mulai berpikir lebih kreatif dan inovatif untuk mencari potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di wilayahnya,” ujarnya.

Ia menilai, selama ini ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi, sehingga ketika terjadi efisiensi anggaran, sejumlah program pembangunan berpotensi terhambat. Karena itu, kemandirian ekonomi kampung dinilai menjadi solusi jangka panjang yang harus segera diwujudkan.

Suriansyah secara khusus menyoroti peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang hingga kini dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, keberadaan BUMK dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus sumber pendapatan alternatif bagi kampung.

“BUMK ini kan membuat kampung jadinya memiliki anggaran sendiri. Jadi kami mendukung pengelolaannya selama tidak melanggar aturan yang ada,” jelasnya.

Menurutnya, hampir seluruh kampung di Kabupaten Berau telah memiliki BUMK. Namun, pengelolaan yang belum optimal membuat potensi tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menekankan bahwa pengelolaan BUMK harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis pada potensi lokal yang dimiliki masing-masing kampung. Dengan demikian, unit usaha yang dijalankan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan.

“Ini sebenarnya modal yang sangat baik bagi kampung. Tinggal bagaimana pengelolaannya diatur dengan baik agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Suriansyah menilai Kabupaten Berau memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kemandirian ekonomi kampung. Sektor pariwisata dan UMKM disebut sebagai dua bidang yang memiliki prospek besar untuk dikembangkan.

Dengan potensi wisata alam yang tersebar di berbagai kampung, serta kreativitas masyarakat dalam mengembangkan produk lokal, ia meyakini kampung-kampung di Berau memiliki peluang besar untuk menciptakan sumber pendapatan baru.

“Kalau daerah lain masih mencari potensi, kita sebenarnya sudah punya. Tinggal bagaimana dikembangkan dengan baik,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah kampung untuk segera melakukan pemetaan potensi wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan melalui BUMK.

Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah juga dinilai tetap diperlukan, terutama dalam bentuk pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi pemasaran agar produk dan jasa yang dihasilkan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Suriansyah optimistis, kampung yang mampu mengelola potensi pariwisata dan ekonomi lokal secara serius akan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Dirinya pun berharap, kebijakan efisiensi anggaran tidak menjadi hambatan, melainkan momentum untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah dari level paling bawah, yakni kampung. Dengan strategi yang tepat, pembangunan diharapkan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat meski di tengah keterbatasan anggaran.

“Kampung yang punya potensi pariwisata dan mengelolanya dengan baik pasti akan maju dan berkembang,” tandasnya. (adv/jek)