Meditama.id, TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, menegaskan pentingnya peran aktif ketua RT dan masyarakat dalam melakukan pendataan warga secara rutin dan akurat. Menurutnya, pendataan bukan sekadar urusan administrasi, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menjaga keamanan lingkungan dan memastikan setiap program pemerintah tepat sasaran. “Pendataan warga bukan hanya soal keamanan. Ini juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan haknya, termasuk bantuan sosial dari pemerintah. Kalau datanya tidak ter-update, banyak yang bisa terlewat,” ujar Peri Kombong.

Ia menjelaskan, di era digital saat ini, data kependudukan yang valid sangat dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan berbagai program berbasis data. Namun, kondisi tersebut sulit tercapai apabila pendataan di tingkat RT belum berjalan optimal.

Peri mencontohkan, keberadaan warga baru atau pendatang dari luar daerah yang menetap sementara harus segera dilaporkan ke RT setempat agar data kependudukan selalu terbarui. Langkah ini, kata dia, akan membantu perangkat kampung serta instansi seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam melakukan verifikasi dan memastikan keakuratan populasi di setiap wilayah. “Data warga yang mutakhir akan sangat membantu ketika pemerintah menyalurkan bantuan, baik itu untuk pangan, pendidikan, kesehatan, maupun program sosial lainnya. Jadi ini bukan hal sepele, karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Peri mengungkapkan masih banyak ditemukan kasus warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan, namun tidak terdaftar karena data kependudukan belum diperbarui atau tidak dilaporkan saat terjadi perubahan domisili. Ia juga mengingatkan agar para ketua RT lebih proaktif dalam mendata warga yang tinggal di rumah sewa, kontrakan, maupun indekost. Menurutnya, kelompok tersebut sering luput dari pendataan karena dianggap hanya menetap sementara. “Sering kali mereka datang untuk bekerja, tinggal berbulan-bulan, tapi tidak pernah dilaporkan. Akibatnya, data kita tidak akurat dan bisa berdampak pada banyak hal, termasuk distribusi bantuan serta pelayanan publik,” jelasnya.

Selain berpengaruh terhadap penyaluran bantuan, Peri menilai pendataan yang baik juga berperan penting dalam mendukung kebijakan berbasis data (data-driven policy) di tingkat daerah. Dengan data yang valid, pemerintah dapat lebih mudah menentukan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran sesuai kebutuhan nyata masyarakat. “Kalau data kita kuat, pemerintah bisa bekerja lebih cepat dan tepat. Mulai dari pembangunan fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial—semuanya bergantung pada data yang valid,” tambahnya (adv/jek)