Meditama.id, TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin menegaskan, persoalan pelayanan BPJS Kesehatan tidak boleh hanya dilihat sebagai isu teknis, tetapi juga sebagai agenda politik pemerintah dalam memastikan kesejahteraan warga.

Menurutnya, negara telah menghadirkan jaminan kesehatan nasional, namun implementasinya kerap mandek karena lemahnya fungsi pengawasan dan komunikasi lintas sektor.

“Ini bukan hanya soal layanan rumah sakit dan klaim BPJS. Ini soal keberpihakan pemerintah kepada rakyat dalam memastikan kesehatan sebagai hak dasar. Jika masyarakat masih kebingungan menggunakan BPJS, berarti negara belum hadir sepenuhnya,” ujar Thamrin.

Ia menyatakan, banyak warga masih mengeluh karena tidak memahami aturan rujukan, status kepesertaan, atau penanganan di IGD. 

Kondisi tersebut, bukan sekadar masalah literasi masyarakat, melainkan kegagalan struktur pelayanan publik untuk menghadirkan kejelasan informasi.

Thamrin meminta pemerintah daerah memperkuat sinergi BPJS, puskesmas, dan rumah sakit agar tidak saling melempar tanggung jawab. 

“Jangan sampai rakyat merasa BPJS ditolak, sementara penyebabnya adalah buruknya koordinasi antarinstansi,” tegasnya.

Ia menegaskan Komisi I akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan layanan kesehatan. 

“Kita ingin jaminan kesehatan berjalan sesuai komitmen diawal, dengan transparan, mudah diakses, dan tidak membebani rakyat,” tutupnya. (adv/jek)