Meditama.id, TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menegaskan bahwa program Makanan Bergizi (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional harus terus dilanjutkan. Meski sempat terhenti sementara akibat kendala teknis, Agus menilai program ini memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak di daerah.

Menurut Agus, penghentian sementara kegiatan SPPG MBG di Berau bukan karena program dibatalkan, melainkan adanya sejumlah hambatan teknis di lapangan, seperti mundurnya tenaga ahli gizi serta kegiatan pembersihan oleh petugas. “Ini murni kendala teknis. Program MBG tidak dihentikan, hanya perlu dilakukan kajian lebih dalam, terutama soal standar menu dan peran ahli gizi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program Makanan Bergizi merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan perkembangan anak-anak, terutama di daerah-daerah. Karena itu, DPRD Berau mendorong agar pelaksanaannya tetap berjalan dengan evaluasi dan peningkatan kualitas asupan gizi. “Kami melihat banyak sisi positif dari program ini. Anak-anak memang butuh dukungan pemerintah, tetapi standar gizinya juga harus dijaga agar manfaatnya benar-benar terasa,” lanjutnya.

Agus juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi, seperti Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, dan tenaga ahli gizi, agar penyediaan makanan dilakukan secara selektif dan memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

Terkait anggaran, ia mengungkapkan pemerintah daerah telah menyiapkan dana sekitar Rp15.000 per porsi, namun setelah dikurangi biaya operasional, tersisa sekitar Rp10.000 untuk bahan makanan. Meski terlihat terbatas, Agus menilai nilai tersebut masih memadai jika dikelola dengan baik. “Sepanjang dikelola secara efektif, anggaran itu masih bisa memenuhi kebutuhan makanan bergizi anak-anak. Yang penting ada kerja sama semua pihak agar program ini berkelanjutan,” tegasnya.

Menanggapi adanya pro dan kontra di masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah, Agus menilai kritik tersebut seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program. “Kesalahan di satu titik jangan digeneralisasi. Fokus kita adalah memperbaiki, bukan menghentikan. Program ini bersifat sosial dan mulia, bukan untuk mencari keuntungan,” pungkasnya (adv/jek)