Meditama.id, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diminta untuk memperketat pengawasan jalur distribusi pupuk bersubsidi. Pasalnya, kelancaran distribusi pupuk menjadi kunci dalam menjaga produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit milik masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, menegaskan bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran vital bagi para petani, terutama di tengah pesatnya perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Bumi Batiwakkal. “Kalau penyaluran pupuk tidak stabil, yang paling dirugikan adalah petani. Mereka menggantungkan hidup dari sektor perkebunan, jadi pemerintah harus betul-betul memperhatikan hal ini,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah adanya oknum yang memanfaatkan celah dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan begitu, petani bisa memperoleh pupuk sesuai haknya, tepat sasaran, dan dengan harga yang terjangkau. “Kami di DPRD Berau akan terus mengawal persoalan ini. Harapannya, pemerintah daerah dapat segera menghadirkan solusi konkret agar petani sawit tidak kesulitan lagi mendapatkan pupuk,” tambah Suriansyah.

Ia mengungkapkan, DPRD Berau bahkan telah memanggil Dinas Perkebunan untuk membahas secara mendalam persoalan distribusi pupuk yang kerap dikeluhkan petani. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada petani. Lebih lanjut, Suriansyah menilai, kelangkaan pupuk dan lemahnya pengawasan telah memaksa sebagian petani membeli pupuk non-subsidi dengan harga tinggi. Kondisi ini tentu semakin menekan biaya produksi dan mengurangi keuntungan petani. “Petani terpaksa membeli pupuk dengan harga lebih mahal. Kalau ini dibiarkan, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor perkebunan,” pungkasnya (adv/jek)