Meditama.id, TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga dan melindungi identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta dokumen administrasi penting lainnya. Ia menegaskan, kelalaian dalam menjaga data pribadi dapat menimbulkan dampak serius, bahkan berpotensi mengganggu sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah.

Menurut Thamrin, di tengah kemajuan teknologi dan era digitalisasi saat ini, ancaman penyalahgunaan data pribadi semakin tinggi. Banyak oknum yang memanfaatkan celah untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, hingga tindak kejahatan siber menggunakan data milik orang lain.

“Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sembarangan memberikan salinan KTP atau dokumen pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Data kependudukan sangat sensitif dan bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku berasal dari instansi pemerintah atau lembaga tertentu tanpa alasan resmi. Perlindungan terhadap data pribadi, lanjutnya, kini menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

“Kami di DPRD terus mendorong agar pemerintah daerah, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), memperkuat sistem keamanan data sekaligus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan identitas,” jelasnya.

Thamrin menambahkan, kebocoran atau penyalahgunaan data kependudukan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak luas terhadap pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

“Kalau data tidak valid atau disalahgunakan, tentu akan memengaruhi banyak hal—mulai dari penyaluran bantuan sosial, pemilu, hingga berbagai layanan publik lainnya. Karena itu, kewaspadaan harus benar-benar ditingkatkan,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat dapat lebih proaktif menjaga keamanan data pribadi serta segera melapor kepada instansi berwenang jika menemukan indikasi penyalahgunaan identitas kependudukan.

“Mari bersama-sama kita jaga keamanan data kependudukan agar sistem administrasi di Berau tetap berjalan baik, akurat, dan masyarakat terlindungi dari ancaman kejahatan digital,” pungkasnya (adv/jek)