Meditama.id, TANJUNG REDEB - Masalah abrasi yang melanda sejumlah wilayah pesisir di Kabupaten Berau, seperti Pulau Derawan, Pulau Maratua, dan pantai-pantai di Kecamatan Biduk-Biduk, semakin memprihatinkan dan membutuhkan penanganan serius.

Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliyansyah mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk melakukan kajian menyeluruh sebelum membangun infrastruktur pengaman pantai di wilayah-wilayah terdampak.

“Kajian sangat penting agar solusi yang diterapkan benar-benar tepat sasaran. Termasuk dalam hal perencanaan anggaran agar proyek yang dibangun memiliki dampak maksimal,” ujarnya.

Ia menekankan penanganan abrasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di pesisir. 

Menurutnya, keselamatan dan kenyamanan warga harus menjadi prioritas utama.

“Yang paling penting adalah manusianya. Jika abrasi terus terjadi tanpa penanganan, maka masyarakat pesisir bisa kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya,” tegasnya.

Liliyansyah menyebut penanganan abrasi merupakan tanggung jawab bersama dan perlu sinergi antara Pemkab Berau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam hal pendanaan.

“Beberapa hal sudah kita lakukan, seperti pengajuan bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi, contohnya di Kecamatan Maratua dan Biduk-Biduk,” jelasnya.

Ia juga menegaskan seluruh wilayah yang berpotensi terkena abrasi, termasuk Pulau Derawan, harus mendapat perhatian dengan pembangunan struktur penahan abrasi yang sesuai kebutuhan.

Namun demikian, ia mengingatkan agar pembangunan fisik tidak merusak lingkungan sekitar. Di Pulau Derawan, misalnya, pembangunan tanggul pantai harus tetap memperhatikan keberadaan habitat penyu yang dilindungi.

“Jangan sampai pembangunan tanggul justru merusak ekosistem penting. Di Derawan, kita harus menjaga habitat penyu agar tetap aman,” tutupnya.(adv/jek)