Meditama.id, TANJUNG REDEB – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap akhir. 

Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai krusial untuk menjamin APBD benar-benar berpihak pada masyarakat.

Elita menjelaskan, seluruh rangkaian pembahasan mulai dari penyampaian nota keuangan, pemandangan umum fraksi, jawaban eksekutif, hingga pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. 

“Proses pembahasan ini dilakukan untuk memastikan APBD yang dihasilkan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Berau,” tegasnya.

Elita mengakui, penyusunan APBD 2026 dihadapkan pada tekanan fiskal akibat penurunan signifikan dana transfer pusat. 

Karena itu, pihaknya menekankan perlunya efisiensi maksimal. “Program yang tidak berdampak langsung pada pemulihan ekonomi dan layanan dasar perlu ditunda dan dievaluasi ulang,” ujarnya.

Politisi partai Golkar itu juga meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi prioritas. 

“Dengan menyusutnya dana transfer, penggalian PAD secara berkelanjutan dan inovatif sangat krusial, namun harus dilakukan tanpa memberatkan masyarakat,” tambahnya.

Terkait revisi Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pihaknya menekankan pembaruan kebijakan harus menjaga keseimbangan. 

“Struktur tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta melindungi UMKM,” katanya. 

Dirinya juga mendorong sosialisasi intensif sebelum penerapan penuh kebijakan baru serta digitalisasi layanan perpajakan daerah. 

“Sistem pemungutan harus berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” tutupnya. (adv/jek)