Meditama.id, TANJUNG REDEB – DPRD Berau menyoroti ancaman serius terhadap stabilitas pembangunan daerah menyusul kebijakan pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat pada APBD 2026. 

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mengungkapkan penurunan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,7 triliun atau 50 persen dibandingkan APBD murni 2025, sehingga mengganggu kapasitas fiskal dan ruang gerak pembangunan.

“Pemotongan yang sangat besar ini tidak hanya mempersempit kapasitas fiskal daerah, tetapi juga mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam merancang, mengeksekusi, dan menjaga keberlanjutan program pembangunan,” tegas Sutami.

Meski begitu, dirinya menilai tantangan fiskal ini bukan alasan untuk melemah, melainkan momentum untuk memperkuat strategi pembangunan. 

Pihaknya menyerukan pemerintah memperketat disiplin anggaran, meningkatkan efektivitas penggunaan APBD, serta memperkuat prioritas pembangunan yang tepat sasaran.

Termasuk menekan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tanpa membebani masyarakat kecil, pelaku usaha lokal, maupun UMKM. 

Selain itu, Politisi Gerindra itu mendesak, penguatan peran BUMD agar mampu berkontribusi nyata pada pendapatan daerah, serta meningkatkan pelayanan sektor kesehatan, khususnya RSUD dan puskesmas, demi menjaga keberlanjutan pembangunan manusia di Berau.

“Optimasi pajak dan retribusi harus dilakukan secara terukur dan berkeadila, bukan dengan sekadar menaikkan tarif,” tutupnya. (adv/jek)